Susunan Organisasi

  1. Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
  2. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  1. Memimpin kegiatan Dinas dan urusan kesekretariatan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
  2. Penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Dinas.
  3. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Perindustrian,.
  4. Penyelanggaraan usaha – usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bentuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
  5. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
  6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

 

  1. Sekretariat
  1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan bidang secara terpadu.
  2. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.
  2. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan .
  3. Pengelolaan urusan keuangan .
  4. Pengelolaan urusan administarasi kepegawaian .
  5. Pengelolaan urusan kelengkapan dan kerumahtanggaan.
  1. Uraian tugas sekretaris sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan kesekretariatan untuk diusulkan kepada kepala dinas.
  2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada Sub Bagian-Sub Bagian yang dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  3. Menyusun dan mengkoordinasikan anggaran tahunan dinas.
  4. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas.
  5. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para Kepala Sub Bagian dan staf yang dibawahinya.
  6. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang dianjukan oleh para Kepala Sub Bagian yang dibawahinya.
  7. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai kewenangannya.
  8. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
  9. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan Dinas dan pelayanan administrasi terhadap satuan-satuan kerja dilingkungan dinas.
  10. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan barang inventaris dinas.
  11. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  12. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
  13. Mengevaluasi dan menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekretariat kepada Kepala dinas secara berkala.
  14. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketatausahaan dengan perangkat daerah lainnya atau instansi lain yang terkait.
  15. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor dinas.
  16. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
  17. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
  18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya
  19. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan administrai surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyrakat, urusan dan perlengkapan rumah tangga dan kegiatan administrasi kepegawaian menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
  2. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
  2. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum dan administrasi Kepegawaian dinas.
  3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan,kepegawaian, kerumahtanggaan serta perlengkapan dinas.
  4. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan – bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan dinas.
  5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepengawaian adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian .
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf.
  3. Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat  meliputi : 
  1. Menerima dan membukukan serta mengklarisifikasikan surat-surat masuk.
  2. Mendistribusikan surat-surat masuk serta didisposisikan kepala dinas atau sekretaris.
  3. Memantau  surat-surat masuk yang sifatnya perlu penanganan segera.
  4. Pembukaan dan pengendalian serta mendistribusikan surat-surat keluar sesuai dengan tujuan.
  1. Mengelola arsip dinas meliputi :
  1. Menyiapkan tempat menyimpan arsip.
  2. Mengatur, menyimpan dan memelihara dokumen kearsipan, baik arsip yang masih aktif maupun arsip yang in aktif.
  3. Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip-arsip yang sudah melewati jangka waktu, melayani peminjaman bahan kearsipan.
  1. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan Dinas, meliputi :
  1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).
  2. Mengadakan penelitihan keperluan gedung kantor.
  3. Mengadakan pendataan kendaraan Dinas.
  4. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran barang milik negara dan milik daerah.
  5. Melakukan pemeliharaan barang inventaris.
  6. Melakukan usulan penghapusan barang.
  1. Melaksanakan Urusan Perjalanan Dinas  yang meliputi :
  1. Menyiapkan usulan surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas.
  2. Menghimpun pelaporan hasil perjalanan dinas.
  3. Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan.
  1. Urusan Rumah Tangga Meliputi :
  1. Menyiapkan keperluan rapat, upacara dan keprotokolan.
  2. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan.
  1. Menyusun rencana kerja dan program kerja kepegawaian sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf.
  3. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
  4. Menyiapkan usulan dan administrasi pegawai yang akan mengikuti diklat.
  5. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas.
  6. Melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai.
  7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah–langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
  9. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan peningkatan karir.
  10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah–langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya

 

Sub Bagian Keuangan

  1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran tahunan Dinas, pengelolaan dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi perbendaharaan.
  2. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan bagian keuangan.
  2. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
  3. Penyususnan rencana anggaran pembiayaan.
  4. Penyelenggaraan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan akuntansi.
  5. Penyiapan dan penghimpunan bahan penyususnan pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan.
  1. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf.
  3. Menyusun rencana anggaran kerja dinas.
  4. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran.
  5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan / verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan.
  6. Menyusun daftar Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan permintaan UP/GU/TU dan LS.
  7. Meneliti kelengkapan administrasi setiap pengajuan dan atau permintaan pembayaran yang di ajukan baik oleh PPTK maupun pihak ketiga sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala SJPD.
  8. Meneliti keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran baik yang diajukan oleh PPTK maupun pihak ketiga.
  9. Menyiapkan penerbitan surat perintah menbayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala SKPD didasarkanpada SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
  10. Meneliti laporan pengesahan penggunaan anggaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabankan setiap pengeluaran belanja  baik melalui GU/TU dan LS sebelum diajukan Kepala SKPD.
  11. Menyiapkan dan meneliti laporan keuangan baik berupa buku kas umum, jurnal, buku besar, dan bentuk laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Membuat estimasi tahun bersangkutan baik pengeluaran anggaran maupun penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan retribusi.
  13. Meyusun laporan keuangan tahunan beupa jurnal, buku besar, neraca lajur, dan neraca akhir serta melakukan analisa laporan keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan per 31 Desember tahun yang bersangkutan.
  14. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verfikasi dan pembukaan / akuntansi.
  15. Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Sesuai dengan buku pengendalian  SPJ.
  16. Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
  17. Penyelenggraan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
  18. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  19. Menilai prestasi kerja berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
  20. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  21. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
  22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1).   Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunanperencanaan, program dan anggaran, dukungan sumber daya investasi, evaluasi dan pelaporan dinas.

2). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan industri dari masing-masing bidang.
  2. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data serta penyajian informasi industri dari masing-masing bidang.
  3. Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan program di bidang–bidang.
  4. Penyusunan pelaporan tahunan, laporan akuntabilitas dan renstra.
  5. Menyusun rencana kerja dan program kerja perencanaan dan pelaporan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
  6. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf.
  7. Menyelenggarakan administrasi perencanaan dan pelaporan.
  8. Melaksanakan kegiatan pembinaan perencanaan dan pelaporan.
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
  11. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan peningkatan karir.
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah–langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya

 

  1. KEPALA BIDANG INDUSTRI  PANGAN
  1. Kepala bidang industri pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang  industri pengolahan pangan dalam penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi  dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil laut dan perikanan, industri hasil pertanian dan industri  minuman.
  2. Kepala Bidang Industri Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyusunan rencana kerja, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang  pangan.
  2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembangunan industri pengolahan pangan meliputi  industri hasil laut dan perikanan, industri  hasil  pertanian dan industri  minuman.
  3. Pelaksanaan perumusan pemberdayaan, penanaman modal dan fasilitasi industri  hasil laut dan perikanan, industri  hasil pertanian dan industri  minuman.
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Industri  Pangan.
  5. Penyiapan pengumpulan , pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil laut dan perikanan, industri  hasil pertanian dan industri  minuman.
  6. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri hasil laut dan perikanan, industri hasil  pertanian dan industri  minuman.
  7. Penyusunan rencana pembinaan di Bidang Industri  Pangan.
  8. Pelaksanaan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada industri hasil laut dan perikanan, industri hasil  pertanian dan industri  minuman.
  9. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil laut dan perikanan, industri hasil pertanian dan industri  minuman.
  10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Industri  Pangan.
  11. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Industri  Pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan

  1. Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri Hasil Laut dan Perikanan.
  2. Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyiapan penyusunan program kerja Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan.
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada industri hasil laut dan perikanan.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri hasil laut dan perikanan.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok seksi industri hasil laut dan perikanan.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum industri hasil laut dan perikanan.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di industri hasil laut dan perikanan.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di industri hasil laut dan perikanan
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

           

Seksi Industri Hasil  Pertanian

  1. Seksi Industri Hasil  Pertanian  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri Hasil  Pertanian.
  2. Seksi Industri Hasil  Pertanian  mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  Seksi Industri Hasil  Pertanian.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri Hasil  Pertanian.
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau padaSeksi Industri Hasil  Pertanian.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinanIndustri Hasil  Pertanian.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok Seksi Industri Hasil  Pertanian.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum Seksi Industri Hasil  Pertanian.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di Seksi Industri Hasil  Pertanian.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  Industri Hasil  Pertanian .
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

Seksi Industri  Minuman

  1. Seksi Industri  Minuman  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri  Minuman.
  2. Seksi Industri Hasil  Minuman  mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  Seksi Industri  Minuman.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri  Minuman .
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada Industri  Minuman.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinanIndustri  Minuman.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok Seksi Industri  Minuman .
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum Seksi Industri  Minuman.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di Seksi Industri  Minuman.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  Industri  Minuman .
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

  1. KEPALA BIDANG INDUSTRI PANGAN
  1. Kepala bidang industri pengolahan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang  industri pengolahan pangan dalam penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi  dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit.
  2. Kepala Bidang Industri Sandang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyusunan rencana kerja, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang sandang.
  2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembangunan industri sandang meliputi industri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit  .
  3. Pelaksanaan perumusan pemberdayaan, penanaman modal dan fasilitasi industri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit.
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Industri Sandang.
  5. Penyiapan pengumpulan , pengolahan data serta penyajian informasiindustri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit.
  6. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinanindustri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit.
  7. Penyusunan rencana pembinaan di Bidang Industri Sandang.
  8. Pelaksanaan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau padaindustri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit.
  9. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembanganindustri hasil hutan dan perkebunan, industri kerajinan dan industri tekstil dan kulit.
  10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Industri Sandang.
  11. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Industri Sandang yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

 

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

  1. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
  2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyiapan penyusunan program kerja Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada industri hasil hutan dan perkebunan.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri hasil hutan dan perkebunan.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok seksi industri hasil hutan dan perkebunan.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum industri hasil hutan dan perkebunan.
  1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di industri hasil hutan dan perkebunan.
  2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di industri hasil hutan dan perkebunan.
  3. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

 

 

            Seksi Industri Kerajinan

  1. Seksi Industri Kerajinan  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri kerajinan.
  2. Seksi Industri Kerajinan  mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  Seksi Industri Hasil Kerajinan.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri  Kerajinan.
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada Seksi Industri Kerajinan.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan Industri Kerajinan.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok Seksi Industri Kerajinan.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum Seksi Industri Kerajinan.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di Seksi Industri Kerajinan.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  Industri Kerajinan .
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

Seksi Industri Tekstil dan Kulit

  1. Seksi Industri  Tekstil dan Kulit  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri  Tekstil dan Kulit.
  2. Seksi Industri Tekstil dan Kulit  mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  Seksi Industri  Tekstil dan Kulit.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri Tekstil dan Kulit .
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada  Industri  Tekstil dan Kulit.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan Industri  Tekstil dan Kulit.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok Seksi Industri  Tekstil dan Kulit
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum Seksi Industri  Tekstil dan Kulit.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di Seksi Industri  Tekstil dan Kulit.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  Industri  Tekstil dan Kulit .
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

V. KEPALA BIDANG INDUSTRI KIMIA, LOGAM DAN MESIN

  1. Kepala bidang industri logam, kimia dan mesin mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang  industri logam, kimia dan mesin dalam penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi  dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu dan hilir, industri logam dan industri mesin.
  2. Kepala Bidang Industri logam, kimia dan mesin mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyusunan rencana ,program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang logam, kimia dan mesin.
  2. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembangunan industri Logam, Mesin dan Kimia meliputi industri kimia , industri logam dan industri mesin.
  3.  Pelaksanaan perumusan pemberdayaan, penanaman modal dan fasilitasi industri kimia , industri logam dan industri mesin.
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kimia , industri logam dan industri mesin.
  5. Penyiapan pengumpulan , pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hulu dan hilir, industri logam dan industri mesin.
  6. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri kimia, industri logam dan industri mesin.
  7. Penyusunan rencana pembinaan di bidang industri kimia, industri logam dan industri mesin.
  8. Pelaksanaan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada industri kimia , industri logam dan industri mesin.
  9. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia , industri logam dan industri mesin.
  10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri kimia , industri logam dan industri mesin
  11. Pelaksanaan tugas lain di bidang industri kimia, industri logam dan industri mesin yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

 

Seksi Industri Kimia

  1. Seksi Industri Kimia mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri Kimia.
  2. Seksi Industri  Kimiamempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyiapan penyusunan program kerja seksi industri kimia hulu dan hilir.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi industri kimia hulu dan hilir.
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada seksi industri kimia hulu dan hilir.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri industri kimia hulu dan hilir.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok seksi industri kimia hulu dan hilir.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum industri kimia hulu dan hilir.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di industri kimia hulu dan hilir.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di industri kimia hulu dan hilir.
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

Seksi Industri Logam

  1. Seksi Industri Logam  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  industri logam.
  2. Seksi Industri Logam  mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  Seksi Industri Logam.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri  Logam.
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada Seksi Industri Logam.
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan Industri Logam.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok Seksi Industri Logam.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum Seksi Industri Logam.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di Seksi Industri Logam.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  Industri Logam .
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

Seksi Industri Mesin

  1. Seksi Industri Mesin  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  Industri  Mesin.
  2. Seksi Industri Mesin  mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  Seksi Industri Mesin.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Industri Mesin .
  3. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional indonesia dan standar industri hijau pada Industri Mesin .
  4. Menyiapkan bahan  standar prosedur dan rekomendasi perizinan Industri  Industri Mesin.
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok Seksi Industri Mesin.
  6. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum Seksi Industri Mesin.
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di Seksi Industri Mesin.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  Industri Mesin.
  9. Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Kepala Bidang.

 

 

 

VI. Bidang Pengembangan Wilayah Industri

  1. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan  teknologi industri, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi , promosi , serta pemanfaatan sistem informasi.
  2. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Industri mempunyai fungsi tugas pokok sebagai berikut :
  1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program,evaluasi pelaporan standarisasidan informasi pengembangan wilayah industri , sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri kecil dan menengah. .
  2. Penyiapan penyusunan  Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (Ripinda) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kecil (Ripik).
  3. Penyusunan pelaksanaan rencana pengembangan kawasan dan sentra-sentra industri.
  4. Memfasilitasi program dan kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di bidang penghargaan.
  5. Penyiapan penyusunan sarana dan prasarana penunjang industri.
  6. Memfasilitasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
  7. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha, bantuan teknis, dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah.
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang standarisasi dan pengembangan wilayah, sumber daya dan sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri kecil dan menengah
  9. Pelaksanaan tugas lain di bidang standarisasi dan informasi pengembangan wilayah industri , sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri kecil dan menengah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Seksi Standarisasi dan  Pengembangan Wilayah

  1. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Wilayah  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  standarisasi dan pengembangan wilayah.
  2. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Wilayah  mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  seksi standarisasi dan pengembangan wilayah.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi standarisasi dan pengembangan wilayah.
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan dan sentra–sentra industri.
  4. Penyiapan bahan–bahan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (Ripinda) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kecil (Ripik).
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok seksi standarisasi dan pengembangan wilayah.
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di seksi standarisasi dan pengembangan wilayah.
  7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  seksi standarisasi dan pengembangan wilayah.
  8. Melaksanakan tugas lain berdasarkan perintah kepala bidang.

 

Seksi Sumber daya dan Sarana Prasarana Industri

  1. Seksi sumber daya dan sarana prasarana industri  mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  industri sumber daya dan sarana prasarana industri.
  2. Seksi sumber daya dan sarana prasarana industri  mempunyai fungsi :
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  seksi sumber daya dan sarana prasarana industri.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi.
  3. Menyiapkan bahan – bahan program sumber daya dan sarana prasarana industripeningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
  4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok seksi sumber daya dan sarana prasarana industri.
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan di seksi sumber daya dan sarana prasarana industri .
  6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  seksi sumber daya dan sarana prasarana industri.
  7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan perintah kepala bidang.

 

Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

  1. Seksi pemberdayaan industri kecil dan menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan  penyajian informasi  pada  pemberdayaan industri kecil dan menengah.
  2. Seksi pemberdayaan industri kecil dan menengah  mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Penyiapan penyusunan program kerja  seksi pemberdayaan industri kecil dan menengah.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi pemberdayaan industri kecil dan menengah.
  3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok seksi pengembangan industri kecil dan menengah .
  4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah.
  5. Penyiapan kebijakan pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan.
  6. Menyiapkan fasilitasi penumbuhan wirausaha, bantuan teknis, dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah.
  7. Menyiapkan bahan – bahan  program dan kebijakan Kementerian Perindustrian RI di bidang penghargaan.
  8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah.
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang  berkenaan dengan tugas dan fungsi di  pengembangan industri kecil dan menengah.
  10. Melaksanakan tugas lain berdasarkan perintah kepala bidang.